SELAMAT DATANG… Undang-Undang ASN

SELAMAT DATANG… Undang-Undang ASN

Sekelompok kecil insan ceria…

Menatap secercah harapan

Tergugah semangat yang hampir sirna

Karena usia menjelang…

Yang ‘kan mengakhiri masa – masa kejayaannya sebagai pemangku kewenangan

 

Sementara…

Sekelompok insan yang lebih besar berduka…

Pupusnya harapan yang terpendam

Walau bertumpuk prestasi t’lah terukir

Namun apresiasi tiada kunjung hadir

Dan penantian panjang seakan enggan berakhir…

 

Ironis… itulah puisi sederhana, gambaran suasana batin, hadirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang segera akan diundangkan. Disatu pihak, senyum mengembang didada aparatur yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) khususnya yang memangku jabatan struktural karena undang-undang ini akan memberi perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP); namun ada desah kekecewaan bagi aparatur yang telah mengalami penantian panjang adanya kekosongan formasi jabatan karena pension. Walau suasana ini tidaklah mutlak berlaku bagi seluruh PNS namun setidaknya hal ini berlaku dalam hitungan mayoritas.

Bangkitnya kembali kegairahan yang secara serentak diiringi keputus – asaan adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi bagi PNS; mengingat bahwa jabatan yang konon diyakini sebagai suatu amanah dan suratan takdir menjadi obsesi bagi sebagian besar PNS. Bahkan begitu terobsesinya PNS terhadap jabatan khususnya jabatan structural maka untuk meraihnya, seringkali diperjuangkan dengan cara-cara yang tidak elegan.

Promosi menjadi ajang perebutan dihampir semua sector pemerintahan, karena jabatan menjanjikan banyak hal, tidak saja posisi sosial dan ekonomis yang menjadikan seseorang “diorangkan” namun sebenarnya juga adanya pengakuan dari pimpinan atas loyalitas yang telah dibuktikan melalui baktinya.

Meng-asosiakan jabatan dalam konteks inilah yang kemudian menjadikan seorang PNS khilaf bahwa pada dasarnya banyak hal prinsip yang terlupakan; Bahwa jabatan bukanlah hanya sekedar “hadiah” atau “pengakuan” yang berdampak pada lahirnya fasilitas, hak dan kewenangan namun yang lebih esensial adalah lahirnya “kewajiban” dan “tanggungjawab”. Inilah kemudian mengapa para bijak sepakat menyatakan bahwa jabatan pada dasarnya lebih bersifat sebagai amanah daripada suatu berkah.

Muatan filosofis dari konklusi jabatan inilah yang kemudian ditegaskan dalam UU ASN; UU ini tegas mengatur dalam salah satu pasalnya bahwa penempatan dalam jabatan harus dilakukan secara selektif dan transparan. Upaya memusnahkan stigma negative dalam proses perekrutan CPNS yang diwaktu lampau diwarnai dengan praktek suap akan diterapkan juga dalam proses promosi jabatan.

Melalui uji kompetensi, PNS akan dinilai tidak saja dari aspek psikologinya tetapi yang lebih penting adalah aspek kompetensi dan kapabilitasnya untuk memangku suatu jabatan; Keseriusan terhadap upaya ini dibuktikan dengan hadirnya Komisi ASN yang akan mengawal proses promosi PNS dalam jabatan struktural bahkan untuk pengisian jabatan eselon II yang nantinya diistilahkan dengan Pejabat Tinggi Pratama akan menggunakan mekanisme uji kompetensi yang pelaksanaannya langsung diawasi oleh pemerintah pusat melalui Komisi ASN yang independen.

Demikian pula eksistensi suatu jabatan; UU ini mengisyaratkan bahwa promosi jabatan tidak berlaku mutlak; UU ASN menetapkan bahwa jabatan eselon II hanya berlaku paling lama 5 (lima) tahun; Ketika seorang pejabat sudah menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun maka harus dilakukan uji kompetensi kembali; Melalui uji kompetensi tersebut, akan diperoleh hasil, apakah seseorang masih dapat memangku jabatan yang sama, atau dipindahkan dalam jabatan lain pada eselon yang sama atau bahkan dipindahkan kedalam jabatan lain dengan eselon dibawahnya.

Dengan demikian jabatan yang telah diduduki tidak lagi memberikan jaminan keamanan; Penurunan dalam jabatan tidak hanya menjadi indicator adanya penjatuhan hukuman disiplin tetapi akan juga menjadi indicator tidak adanya kapasitas yang memadai dari seorang pejabat berdasar tolok ukur kinerjanya. Hal inilah yang akan menjadi beban moral yang pantas diperhitungkan bagi seorang pejabat untuk siap kehilangan posisinya karena hasil uji kompetensi.

Walau pelaksanaan mengenai uji kompetensi secara detail masih menunggu terbitnya peraturan pelaksanaannya namun apabila dicermati maka uji kompetensi yang akan diterapkan mungkin dapat menyurutkan asa sebagian besar PNS dalam memperebutkan jabatan. Tidak saja adanya muatan uji wawasan dan penguasaan tugas pokok fungsi namun dalam uji kompetensi juga disyaratkan adanya penguasaan IT, kepiawaian verbal dan penguasaan bahasa asing bagi calon pemangku jabatan.

Hal ini menjadi serius ketika diamati bahwa sebagian besar PNS sampai saat ini masih menerapkan cara bekerja konvensional yakni dengan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya tanpa ada keinginan untuk melakukan hal – hal yang inovatif; Pola berpikir paternalistic dalam penempatan jabatan juga akan segera berakhir karena dalam uji kompetensi maka kapasitas PNS tidak didasarkan pada senioritasnya belaka; Uji kompetensi ala UU ASN akan menjadi ancaman yang cukup serius pula bagi PNS mengingat bahwa pengisian jabatan khususnya eselon II nantinya tidak hanya terbatas diperebutkan oleh PNS setempat tetapi akan berlaku kompetisi secara nasional.

Diundangkannya UU ASN yang sudah didahului dengan berlakunya PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS merupakan tri-logi kebijakan dibidang kepegawaian merupakan wujud adanya reformasi birokrasi yang hakiki; Peraturan-peraturan ini menuntut PNS untuk segera berbenah. Regulasi ini tidak saja menjadi ancaman bagi PNS dalam konteks berkompetisi untuk meraih jabatan structural tetapi juga bagi PNS yang ingin survive sebagai PNS karena sejatinya seluruh PNS akan dievaluasi keberadaannya dengan menggunakan parameter normatif yang kesemuanya dapat berakibat ter – eliminasinya PNS baik dalam kapasitasnya sebagai funsional umum (staf) maupun dalam kapasitasnya sebagai pejabat.

Meng – apresiasi UU ASN merupakan bentuk sirnanya keputus – asaan bagi PNS yang cakap: Tabir misteri penempatan PNS dalam jabatan yang selama ini seperti momok bagi mereka akan segera tercabik oleh hadirnya UU ASN; Oleh sebab itu tengadahkan kepala, sambutlah UU ASN dengan sikap bersahabat dan munculkan harap serta siapkan hasrat untuk berkompetisi; Namun terlepas dari semua itu, bekerja serius adalah kewajiban tanpa reserve bagi seorang pengabdi; dan keseriusan ‘bak ibadah tentulah akan menjadi amalan yang pasti diperhitungkan oleh Dia yang konsisten memegang janjiNya.

Ditulis Oleh:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tulungagung 2014

INDAH KARUNIA RATRI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *